Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan berlaku setelah berakhirnya tarif sementara sebesar 10% pada 24 Juli 2026.
Kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diterapkan AS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Sebagai gantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif sementara sebesar 10% untuk seluruh negara selama 150 hari.
“Tarif yang ditentukan pemerintah Amerika sebesar 10% untuk semua negara selama 150 hari akan berakhir pada 24 Juli 2026,” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pemerintah AS telah menyiapkan skema baru melalui investigasi Section 301 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) setelah masa berlaku tarif sementara tersebut berakhir.
Section 301 merupakan aturan perdagangan AS yang memungkinkan pemerintah Amerika menyelidiki praktik perdagangan negara lain dan mengenakan tarif atau sanksi jika dianggap merugikan kepentingan ekonomi AS.
Pada 2 Juni 2026 AS, merilis hasil investigasi itu berkaitan dengan isu tenaga kerja paksa (forced labor) dan kelebihan kapasitas manufaktur (excess capacity). Hasilnya, AS mengusulkan pengenaan tarif masuk sebesar 10% dan 12,5% terhadap negara-negara yang menjadi objek investigasi.
“Indonesia termasuk yang diusulkan mendapatkan tarif 10%,” ujar Budi.
Dari sekitar 60 negara atau ekonomi yang diselidiki, sebanyak 14 negara diusulkan dikenakan tarif 10%, sementara sekitar 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5%.
Budi menilai posisi Indonesia relatif lebih baik dibanding sebagian besar negara yang masuk dalam investigasi tersebut. Usulan tarif 10% diberikan karena Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan aturan yang dinilai sesuai dengan aspek yang menjadi perhatian AS dalam investigasi tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan usulan tarif tersebut belum bersifat final dan masih dapat berubah seiring proses pembahasan yang berlangsung di AS.
“Ini masih usulan dari Amerika yang sifatnya masih dinamis. Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tarif yang lebih baik,” katanya.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
